Karmel
SIMALUNGUN - Tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga merupakan sahabat semua suku dan pemerhati pariwisata menyampaikan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dimajukan secara bersamaan
Hal tersebut diungkapkan oleh Parlindungan Purba, S.H, M.M ketika menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) TB 2022 TB dan Rapat Anggota Komisariat (RAK) Pusat Koperasi Sumatera Timur Eksis (Koperasi Sekunder) di Mes Pora-Pora Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Kamis 25 Mei 2023
Parlindungan Purba yang juga merupakn calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Tahun 2024 menyampaikan, Koperasi memiliki peran strategis untuk mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.
“Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga dapat memperoleh akses untuk modal usaha serta berkesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, Koperasi harus terus kita mengoptimalkan peran strategis ini, ”ucap Parlindungan Purba
Parlindungan Purba juga menyampaikan, jika dirinya terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) dipemilihan 2024 ini, ia akan mendorong Menteri Koperasi Republik Indonesia untuk mengembangkan Koperasi Modern sehingga UMKM Tangguh dan Pariwisata Bangkit dapat terwujud
Dalam kesempatan itu, Parlindungan Purba juga meminta Doa dan dukungan dari marga parna dan marga Purba serta dukungan dari pengurus dan Anggota CU Mandiri Tebingtinggi, CU Seia Sekata Dolok Masihul dan CU Budi Murni Aek Kanopan dan Cu lainnya khususnya dukungan dari masyarakat Sumatera Utara
“Jika kita nantinya diberi amanah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) di 2024 mendatang, kebutuhan masyarakat bisa segera kita sampaikan kepada pemerintah pusat dengan bersinergi dengan Kementerian seperti Thema kita “Kolaborasi Koperasi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Selain itu, jika kita menjabat Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMM) sudah lebih mudah, dengan begitu permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa tersampaikan dengan cepat, ”ungkap Parlindungan Purba. (Karmel)
